Polewali Mamasa (Q7209350)
former regency in Sulawesi, Indonesia
Language:
Current Data About Polewali Mamasa
(P17) (Q252)

(P31) (Q3191695)
(P248)
(P1476) "Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat" (language: id)
(P958) Pasal 3
(P1683) "Provinsi Sulawesi Barat berasal dari sebagian wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri atas:" (language: id)
"d. Kabupaten Polewali Mamasa" (language: id)

(Q19953632)

(Q12479774)
(P1932) Daerah Tingkat II
(P248)
(P1476) "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara" (language: id)
(P958) Pasal 1 ayat (4)
(P1683) "Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan […] wilayahnya meliputi:" (language: id)
"3. Daerah Tingkat II Polewali-Mamasa" (language: id)
"Pasal 13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengundangannya dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964" (language: id)

(P36) (Q26730032)
(P248)
(P1476) "Undang-Undang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi" (language: id)
(P958) Pasal 2 ayat (1)
(P1683) "Tempat kedudukan Pemerintah Daerah dari" (language: id)
"29. Daerah tingkat II Polewali-Mamasa di Polewali" (language: id)
"1959-07-04" (language: id)

(P131) (Q5082)
(P580) Tuesday, October 5, 2004
(P248)
(P1476) "Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat" (language: id)
(P958) Pasal 3
(P1683) "Provinsi Sulawesi Barat berasal dari sebagian wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri atas:" (language: id)
"d. Kabupaten Polewali Mamasa" (language: id)
"Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2004" (language: id)

(Q5078)
(P582) Tuesday, October 5, 2004
(P580) Wednesday, January 1, 1964
(P248)
(P1476) "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara" (language: id)
(P958) Pasal 1 ayat (4)
(P1683) "Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan […] wilayahnya meliputi:" (language: id)
"3. Daerah Tingkat II Polewali-Mamasa" (language: id)
"Pasal 13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengundangannya dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964" (language: id)

(Q137924418)
(P582) Wednesday, January 1, 1964
(P248)
(P1476) "Penetapan Perpu No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Dati I Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara menjadi Undang-Undang" (language: id)
(P958) Pasal 1 ayat (4)
(P1683) "Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara […] diubah menjadi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan […] wilayahnya meliputi:" (language: id)
"3. Daerah Tingkat II Polewali-Mamasa" (language: id)
"Pasal 13. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964" (language: id)

(P150) (Q4195067)
(P582) Wednesday, April 10, 2002
(P248)
(P1476) "Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan" (language: id)
(P958) Pasal 3
(P1683) "Kabupaten Mamasa berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Polewali Mamasa yang terdiri atas:" (language: id)
"a. Kecamatan Tabulahan" (language: id)
"Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 April 2002" (language: id)

(Q4195291)
(P582) Wednesday, April 10, 2002
(P248)
(P1476) "Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan" (language: id)
(P958) Pasal 3
(P1683) "Kabupaten Mamasa berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Polewali Mamasa yang terdiri atas:" (language: id)
"b. Kecamatan Mamasa" (language: id)
"Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 April 2002" (language: id)

(Q4194799)
(P582) Wednesday, April 10, 2002
(P248)
(P1476) "Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan" (language: id)
(P958) Pasal 3
(P1683) "Kabupaten Mamasa berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Polewali Mamasa yang terdiri atas:" (language: id)
"c. Kecamatan Tabang" (language: id)
"Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 April 2002" (language: id)

(Q4194770)
(P582) Wednesday, April 10, 2002
(P248)
(P1476) "Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan" (language: id)
(P958) Pasal 3
(P1683) "Kabupaten Mamasa berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Polewali Mamasa yang terdiri atas:" (language: id)
"d. Kecamatan Pana" (language: id)
"Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 April 2002" (language: id)

(Q4195113)
(P582) Wednesday, April 10, 2002
(P248)
(P1476) "Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan" (language: id)
(P958) Pasal 3
(P1683) "Kabupaten Mamasa berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Polewali Mamasa yang terdiri atas:" (language: id)
"e. Kecamatan Messawa" (language: id)
"Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 April 2002" (language: id)

(Q4195060)
(P582) Wednesday, April 10, 2002
(P248)
(P1476) "Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan" (language: id)
(P958) Pasal 3
(P1683) "Kabupaten Mamasa berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Polewali Mamasa yang terdiri atas:" (language: id)
"f. Kecamatan Sumarorong" (language: id)
"Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 April 2002" (language: id)

(Q4195310)
(P582) Wednesday, April 10, 2002
(P248)
(P1476) "Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan" (language: id)
(P958) Pasal 3
(P1683) "Kabupaten Mamasa berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Polewali Mamasa yang terdiri atas:" (language: id)
"g. Kecamatan Sesenapadang" (language: id)
"Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 April 2002" (language: id)

(Q4217044)
(P582) Wednesday, April 10, 2002
(P248)
(P1476) "Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan" (language: id)
(P958) Pasal 3
(P1683) "Kabupaten Mamasa berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Polewali Mamasa yang terdiri atas:" (language: id)
"h. Kecamatan Tanduk Kalua" (language: id)
"Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 April 2002" (language: id)

(Q4194843)
(P582) Wednesday, April 10, 2002
(P248)
(P1476) "Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan" (language: id)
(P958) Pasal 3
(P1683) "Kabupaten Mamasa berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Polewali Mamasa yang terdiri atas:" (language: id)
"i. Kecamatan Mambi" (language: id)
"Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 April 2002" (language: id)

(Q4195346)
(P582) Wednesday, April 10, 2002
(P248)
(P1476) "Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan" (language: id)
(P958) Pasal 3
(P1683) "Kabupaten Mamasa berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Polewali Mamasa yang terdiri atas:" (language: id)
"j. Kecamatan Aralle" (language: id)
"Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 April 2002" (language: id)

(Q13097963)
(P248)
(P1476) "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan" (language: id)
(P958) 2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
(P304) 168
(P1810) Tinabung

(Q4198918)
(P248)
(P1476) "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan" (language: id)
(P958) 2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
(P304) 168
(P1810) Campalagian

(Q12712636)
(P248)
(P1476) "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan" (language: id)
(P958) 2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
(P304) 168
(P1810) Wonomulyo

(Q3504630)
(P248)
(P1476) "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan" (language: id)
(P958) 2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
(P304) 168
(P1810) Polewali

(Q12711953)
(P248)
(P1476) "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan" (language: id)
(P958) 2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
(P304) 168
(P1810) Tutallu

(Q4194854)
(P248)
(P1476) "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan" (language: id)
(P958) 2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
(P304) 168
(P1810) Binuang

(Q4195403)
(P248)
(P1476) "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan" (language: id)
(P958) 2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
(P304) 168
(P1810) Tapango

(Q12496866)
(P248)
(P1476) "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan" (language: id)
(P958) 2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
(P304) 168
(P1810) Mapili

(Q4194923)
(P248)
(P1476) "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan" (language: id)
(P958) 2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
(P304) 168
(P1810) Matangnga

(Q4194916)
(P248)
(P1476) "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan" (language: id)
(P958) 2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
(P304) 168
(P1810) Luyo

(Q4195205)
(P248)
(P1476) "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan" (language: id)
(P958) 2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
(P304) 168
(P1810) Limboro

(Q4250377)
(P248)
(P1476) "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan" (language: id)
(P958) 2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
(P304) 168
(P1810) Balanipa

(Q4195176)
(P248)
(P1476) "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan" (language: id)
(P958) 2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
(P304) 168
(P1810) Anreapi

(Q4195236)
(P248)
(P1476) "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan" (language: id)
(P958) 2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
(P304) 168
(P1810) Matakali

(Q4195342)
(P248)
(P1476) "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan" (language: id)
(P958) 2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
(P304) 168
(P1810) Allu

(P793) (Q28953942)
(P585) Wednesday, April 10, 2002
(P7904)
(P248)
(P1476) "Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan" (language: id)
(P958) Pasal 3
(P1683) "Kabupaten Mamasa berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Polewali Mamasa" (language: id)
"Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 April 2002" (language: id)

(P1366) (Q15353)

(Q15347)

(P1448) "Daerah Tingkat II Polewali-Mamasa" (language: id)
(P248)
(P1476) "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara" (language: id)
(P958) Pasal 1 ayat (4)
(P1683) "Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan […] wilayahnya meliputi:" (language: id)
"3. Daerah Tingkat II Polewali-Mamasa" (language: id)
"Pasal 13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengundangannya dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964" (language: id)

(P2561) "Polewali-Mamasa" (language: mul)
(P248)
(P1476) "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara" (language: id)
(P958) Pasal 1 ayat (4)
(P1683) "Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan […] wilayahnya meliputi:" (language: id)
"3. Daerah Tingkat II Polewali-Mamasa" (language: id)

"Polewali Mamasa" (language: mul)
(P248)
(P1476) "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan" (language: id)
(P958) 2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
(P304) 168
(P1810) KAB. POLEWALI MAMASA

other details
description former regency in Sulawesi, Indonesia

External Links
(P646) /m/05nznvf
(P2588) 76.04
(P7471) 31942